Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten dinilai Kurang Baik. Aktivis GMBI Soroti Kinerja Para ASN di Kawasan Pemprov Banten

Divisinews.online, Serang - Beberapa Aktivis LSM GMBI beserta beberapa wartawan menyambangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Rabu (11/08/24), untuk meminta Konfirmasi dan klarifikasi atas dugaan adanya pergantian atau pencopotan struktural Organisasi Kepegawaian PPTK Dinas Kominfo SP Provinsi Banten, yang diduga dilakukan oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT) secara sepihak. 

Sebelumnya, Akhmad Rizky selaku Aktivis GMBI, sudah memberitahukan kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. untuk dapat beraudensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. (06/09/24). 

"Saya sudah beritahukan jauh jauh hari sebelumnya, dalam isi surat pun jelas tanggal hari tempat dan saya mencantumkan juga nomor telpon saya pribadi. Tujuannya ketika memang tidak bisa atau ada Reschedule bisa konfirmasi. namun karna mungkin kita ini rakyat biasa jadi di abaikan oleh mereka". Ucap rizky

Lanjut Rizky, Sesuai dengan jadwal kita kemarin datang kesana. (10/09/24), Namun di informasikan oleh bagian pelayanan bahwa pak kabid dan pak kaban sedang diluar kota, ditanyakan kebagian staffnya semua bilang ga tau. Sehingga kami suruh datang kembali besok, akan tetapi, untuk mendapatkan kejelasan dan tindakan terhadap isu-isu kepegawaian di daerah, kami tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak BKD. 

"Sangat disayangkan, kami telah berusaha menyampaikan berbagai pengaduan yang kami anggap krusial untuk transparansi dan akuntabilitas dalam kepengurusan kepegawaian. Namun, pihak BKD terkesan mengabaikan pengaduan kami". Pungkasnya

Rizky mengungkapkan bahwa ketidakpuasan terhadap pelayanan BKD yang kurang efektif dan efisien, Karena hal ini dapat berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

"Kami menuntut BKD untuk bisa lebih responsif dan terbuka terhadap pengaduan dan masukan dari masyarakat. Pengabaian ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan, tetapi juga merusak citra pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik." Tegasnya (*/red) 

0/Post a Comment/Comments

DIVISI NEWS
DIVISI NEWS