Divisinews.online, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan bahasa. Dengan lebih dari 300 etnis dan ratusan bahasa daerah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting dalam menjaga persatuan nasional. Dalam sistem demokrasi, keberagaman ini menjadi modal besar untuk membangun kebijakan yang inklusif dan partisipatif.
Sejak era Reformasi 1998, demokrasi Indonesia berkembang pesat dengan adanya kebebasan berpendapat, pemilu langsung, dan desentralisasi pemerintahan. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar, seperti politisasi identitas, konflik sosial, dan lemahnya integrasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara demokrasi dan kebangsaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kedua pilar ini.
Pembahasan
Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan di Indonesia
Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Sejak Reformasi, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pemilihan umum langsung, kebebasan pers, dan pluralisme politik.
Namun, demokrasi juga menghadirkan tantangan, seperti:
* Polarisasi Sosial: Polarisasi sering terjadi akibat perbedaan ideologi politik atau identitas agama dan etnis.
* Penyalahgunaan Kekuasaan: Beberapa pihak memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk kepentingan pribadi, yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Kebangsaan dalam Konteks Keberagaman
Kebangsaan adalah konsep yang mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Di Indonesia, kebangsaan tercermin dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai perekat sosial untuk mengelola keberagaman.
Namun, ada tantangan besar dalam menjaga kebangsaan:
Konflik Identitas: Perbedaan agama, etnis, atau budaya sering kali menjadi sumber konflik, terutama saat dikapitalisasi dalam politik.
Kurangnya Pemahaman Toleransi: Minimnya edukasi tentang toleransi dan keberagaman di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu disharmoni.
Hubungan Demokrasi dan Kebangsaan
Demokrasi dan kebangsaan saling mendukung namun juga saling menguji. Demokrasi memberikan kebebasan kepada individu untuk menyuarakan pendapatnya, sementara kebangsaan menekankan pentingnya persatuan. Ketika kebebasan individu tidak dikendalikan dengan baik, hal ini dapat memicu konflik sosial dan melemahkan semangat kebangsaan.
Contoh nyata adalah politisasi identitas dalam pemilu, di mana isu agama dan etnis digunakan untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga memecah belah persatuan bangsa.
Kesimpulan
Demokrasi dan kebangsaan adalah dua pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demokrasi memberikan kebebasan, sedangkan kebangsaan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tantangan seperti konflik identitas dan polarisasi sosial harus diatasi dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila.
Saran
Penguatan Pendidikan Toleransi: Sistem pendidikan perlu memasukkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi sebagai bagian dari kurikulum nasional.
Peningkatan Partisipasi Politik Inklusif: Demokrasi yang inklusif harus melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan identitas atau latar belakang.
Pengawasan terhadap Politisasi Identitas: Lembaga hukum harus menindak tegas penggunaan isu identitas untuk kepentingan politik.
Iswanto
Nim : 231090250013